YOGYAKARTA — Insan Hubungan Masyarakat (Humas) hendaknya tidak hanya reaktif atau bergerak saat ada permasalahan atau isu negatif yang berkembang di masyarakat, melainkan harus bertindak antisipatif dan aktif. “Humas Pemerintah jangan hanya menjadi Pemadam (Kebakaran) yang bergerak saat muncul isu negatif yang terlanjur viral,” demikian diungkapkan Ditya Nanaryo Aji, Koordinator Fungsi Kehumasan Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditya mengatakan hal itu saat memberikan materi pada Forum Kehumasan Instansi Pengampu Pemberdayaan dan Penguatan Ketahanan Keluarga, yang diprakarsai Perwakilan BKKBN DIY, Senin (14/07/2025) bertempat di Ruang Widya kantor tersebut di Jalan Kenari Yogyakarta. Alih-alih sebagai pemadam kebakaran, humas hendaknya menjadi voreider yang mengarahkan isu dan membuka jalan bagi unit operasional menjalankan fungsinya.
Menjelaskan alasannya memprakarsai forum kehumasan ini, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah menyampaikan bahwa bagi masyarakat, pemerintah itu satu. Maka apa yang disampaikan oleh humas berbagai instansi dalam merespon isu atau permasalahan tertentu harus selaras dan senada, tidak bisa saling bertentangan.
“Masyarakat tidak membedakan dinas kabupaten, dinas provinsi, maupun kementerian, tahunya pemerintah ya sama” imbuh Iqbal. Jika pesan atau aktivitas kehumasan nadanya berbeda antara instansi satu dengan yang lain, maka kredibilitas pemerintah akan menurun di mata masyarakat, yang tentu saja sangat merugikan. Kepada sejumlah pimpinan redaksi yang hadir Iqbal mengakui peran media media sebagai pelantang (amplifier) atas pesan-pesan dari instansinya.
“Tanpa media kami tidak bisa apa-apa, pesan kami tidak akan sampai kepada masyarakat. Media lah yang meneruskan dan menguatkan informasi kami,” pungkas Iqbal.
Sementara itu Kepala Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro DIY Nur Istibsaroh menyampaikan materi tentang bagaimana seharusnya instansi pemerintah membuat rilis berita yang bisa diterima oleh media sehingga bisa diteruskan oleh media kepada masyarakat. Rilis yang dibuat sendiri oleh instansi menurut Istibsaroh seharusnya memiliki kelebihan dibanding hasil tulisan atau liputan wartawan.
“Sudah pasti informasi yang ditulis instansi benar dan tepat, karena disampaikan oleh yang memiliki otoritas, sedangkan awak media masih harus menangkap dan menafsirkan pernyataan sumber berita” ujar Istibsaroh. Sayang, lanjutnya, tidak semua pembuat rilis berita menguasai bagaimana menyusun rilis yang baik dan memenuhi kaidah pemberitaan. Sering ditemuinya rilis instansi yang diterimanya terpaksa tidak bisa diproses dan dimuat karena tidak terstruktur dan tidak jelas maksudnya. Pihaknya siap mendampingi dan memberikan pelatihan penulisan rilis bagi instansi yang mebutuhkan bantuan LKBN ANTARA.
Ditambahkan Istibsaroh, sebagai sebuah kantor berita, ANTARA tidak hanya membuat berita, namun juga memasarkan berita. Maka pihaknya siap bekerja sama menerima titipan rilis berita dari instansi yang akan diakses oleh ratusan media pelanggan ANTARA di dalam negeri bahkan luar negeri bila instansi memerlukan pemberitaan bersifat internasional.
Diskusi yang dipandu Penanggung Jawab Humas Perwakilan BKKBN DIY Danarto Suryo Yudo dimanfaatkan oleh peserta untuk bertanya kepada kedua narasumber berkaitan bagaimana Humas merespon ketika timbul kondisi krisis komunikasi yang memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Kegiatan Forum Kehumasan ini dihadiri sekitar 40 peserta. Selain personil Humas dari instansi daerah dan instansi pusat yang ada di DIY, juga hadir sejumlah pimpinan redaksi baik cetak, online, dan televisi.
(*) FX Danarto SY
